1155 ASN Kemenkumham Positif Covid-19 Varian Omicron

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan 1.155 aparatur sipil negara (ASN)  di berbagai daerah positif terinfeksi Covid-19. Untuk mengurangi eskalasi penyebaran varian Omicron ini, kementerian melakukan berbagai tindakan pencegahan.

1155 ASN Kemenkumham Positif Covid-19 Varian Omicron
1155 ASN Kemenkumham Positif Covid-19 Varian Omicron

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto mengungkapkan, menyikapi kondisi tersebut, Kemenkumham mengembangkan telemedisin dan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pengetatan Protokol Covid-19.

“Saya menyampaikan rasa simpati kepada rekan-rekan yang positif terpapar Covid-19, semoga cepat pulih dan diberi kekuatan serta kesehatan seperti sediakala oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Andap Budhi Revianto di Jakarta, Jumat (11/2/2022), seperti dikutip dari Antara.

Karena banyaknya pegawai yang terinfeksi Covid-19, Andap mengimbau seluruh pimpinan di lingkungan instansi tersebut untuk memberikan perhatian dan rutin memantau kondisi kesehatan para pegawai.

Baca:   Penerbangan Lion Air Makassar-Semarang Mulai 14 April

Lebih lanjut, untuk menghadapi pandemi Covid-19, seluruh ASN Kemenkumham, khususnya yang terinfeksi, diminta menerapkan tiga hal, yaitu optimis sembuh, disiplin menerapkan protokol kesehatan dan berdoa kepada Tuhan.

Kemenkumham juga telah mengembangkan layanan telemedisin di tiap wilayah guna memudahkan pemantauan dan penanganan kesehatan pegawai tanpa harus hadir di kantor.

Penerbitan SE Nomor SEK-5.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Ke-25 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lingkungan Kemenkumham Wilayah Jawa dan Bali diharapkan dapat mengurangi risiko pegawai terpapar COVID-19.

Dalam SE itu, selain pengetatan penerapan protokol kesehatan, juga diatur tentang penundaan semua perjalanan dinas hingga 21 Februari 2022.

Setiap kegiatan kunjungan fisik diganti dengan komunikasi secara daring dan menghindari kegiatan mengundang banyak orang.

Baca:   PHK, Pencairan JHT Berdasarkan Permenaker 19 Tahun 2015